Make your own free website on Tripod.com
Sindrom Demokrasi "INUL"
Oleh: Eggi Sudjana
Presiden Persaudaraan Pekerja
Muslim Indonesia (PPMI)
-------------------------------------------------------------------

Rhoma Irama, sang Raja Dangdut, tiba-tiba terpuruk di dunia pers. Mayoritas pers di Indonesia sejak kasus perseteruan Rhoma dan Inul saat itu mencuat menghujat Rhoma sebagai orang yang sok berkuasa, antidemokrasi, dan memasung ekspresi serta kreativitas seni. Jadilah Rhoma Irama sebagai orang terpojok di dunia pers.
Dari ratusan tulisan di media massa dan layar kaca yang mengomentari kasus Rhoma-Inul, sebahagian besar mengecam sang Raja Dangdut. Sampai-sampai ketua PWI Tarman Azzam saat itu, mengkritik Rhoma sebagai pihak yang mengganggu kebebasan pers. Ini karena secara sepihak, kata Tarman, Rhoma telah melarang SCTV untuk menayangkan penampilan Inul.
Anwar Fuady, Ketua Persatuan Artis Sinetron Indonesia (PARSI), bahkan secara menggebu-gebu menganggap Rhoma telah merampas hak-hak institusi media televisi dengan memaksa melarang penayangan Inul. Tidak hanya itu para pendukung Inul di Surabaya bahkan mengancam akan memboikot pertunjukan Rhoma dan penjualan kaset-kasetnya. Di pihak lain, sekelompok ibu rumah tangga dan seniman merasa perlu berdemo di jalan Thamrin, Jakarta untuk mendukung Inul dan kebebasan ekspresi seninya.
Bahkan, orang seperti penyair Sapardi Djoko Damono sempat-sempatnya menulis sajak yang konon katanya terindah yang pernah dibuatnya dengan judul "Syair Inul". Salah satu baris dalam sajaknya berbunyi "Ksatria mendongak, menuding langsung,"Pasung"." Sapardi menyatakan, pemerintah memasung seniman saja sudah lucu, apalagi ini seniman memasung seniman.
Dapat dikatakan, Rhoma secara telak dikalahkan oleh Inul dalam perseteruan yang dibombastiskan oleh media massa itu. Hampir semua komentar dan tulisan isinya mendukung Inul, kecuali beberapa penulis yang secara moral masih punya rasa tanggung jawab terhadap fenomena sosial akibat goyangan ngebor Inul. Salah satu di antaranya, Ade Armando, dosen FISIP UI, yang menulis di harian Republika 3 Mei 2002, yang mempertanyakan semua tuduhan terhadap Rhoma atas nama demokrasi dan kreativitas seni. Menurut Ade, semua hujatan terhadap Rhoma tersebut menunjukkan bahwa mereka masih belum memahami makna demokrasi. Dalam sebuah sistem yang menjunjung kebebasan berekspresi, protes dan boikot oleh mereka yang merasa terganggu oleh beredarnya informasi tertentu, tulis Ade, adalah hak yang bukan saja lazim, tetapi bahkan dianjurkan. Yang penting saat memprotes mereka tidak menggunakan cara-cara yang dianggap tidak konstitusional seperti menggunakan kekerasan fisik atau melakukan demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum. Dalam kaitan ini, Rhoma hanya menggunakan haknya sebagai warga negara dalam masyarakat demokratis. Dia tidak memaksa, hanya mengeluarkan pernyataan keras.
CITRA RHOMA
Persoalannya kenapa Rhoma mengeluarkan pernyataan yang keras terhadap goyangan Inul, Anisa Bahar, dan penyanyi yang sejenisnya? Inilah yang barangkali perlu dipahami bersama. Rhoma Irama, bukan sekedar penyanyi dan pencipta lagu-lagu dangdut terbesar di negeri ini; tapi juga sebagai mubaligh, dai, dan guru mengaji agama Islam di majlis taklim. Rhoma sejak lama bercita-cita menjadikan musik dangdut sebagai sarana dakwah. bahkan dalam dua tahun saat itu porsi penampilan Rhoma sebagai dai di layar kaca sangat besar, lebih besar ketimbang penampilannya sebagai penyannyi dangdut.
Dengan posisi ini tentu saja status Rhoma di masyarakatpun telah berubah, ia telah menjadi bagian integral kaum muslimin. Ini sangat beda dengan status artis dan seniman, yang lebih ekslusif dalam arti masyarakat umum menganggapnya sebagai manusia yang khusus yang tidak bisa dikunjungi dan diminta nasihatnya oleh sembarang orang.
Sebagai dai dan penceramah, Rhoma sudah menjadi tempat bertanya dan berkeluk kesah semua orang, khususnya kalangan muslim. Namun karena kecintaannya terhadap musik dangdut, Rhoma tetap saja berkarya sambil terus berusaha memadukan musik dangdut dan dakwah. Untuk itulah ia masih mau pentas di panggung hiburan menampilkan musik dangdut dengan tema dakwah. Dalam hal ini, Rhoma masih tergolong lebih moderat ketimbang sebagian penyanyi yang telah menjadi dai dan guru mengaji tidak mau lagi tampil di pentas-pentas hiburan seperti penyanyi rock Harry Mukti dan Cat Steven (Yusuf Islam asal Inggris). Rhoma tidak seekstrim mereka, ia masih saja tampil di panggung-panggung hiburan.
Dari latar belakang itu lah sebaiknya kita melihat Rhoma sebagai Dai dan Guru mengaji tentu saja mendengarkan keluhan berbagai lapisan masyarakat terhadap goyangan ngebor Inul. Dan ini dikatakan Rhoma sendiri, betapa banyak warga masyarakat yang mengadukan goyangan Inul kepadanya. Bahkan MUI sekalipun setelah fatwanya tidak digubris Inul-mengadu kepada Rhoma. Hal itu tentu dapat dipahami karena Rhoma adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan irama dangdut. Bahkan lebih jauh dari itu ia adalah tokoh yang paling peduli musik dangdut. Selama seperempat abad lebih ia berusaha keras membesarkan dan mengharumkan musik dangdut. Karena itu, ketika musik dangdut yang sudah dibesarkannya selama bertahun-tahun itu tiba-tiba menjadi sarana goyang ngebor Inul yang menimbulkan keluhan MUI dan ibu-ibu majlis taklim, Rhoma pantas bersuara keras.
Menghina Fiqih
Kemarahan Rhoma kali ini mungkin bisa disejajarkan dengan kemarahan Nurcholish Madjid ketika Arswendo Atmowiloto pernah membuat kuis kontroversial di tabloid Monitor yang hasilnya mendegradasikan Nabi Muhammad. Saat itu, Cak Nur-panggilan akrab Nurcholish Madjid-menyatakan dengan geram, saya sudah berusaha mengembangkan saling pengertian dari persahabatan atarumat beragama di Indonesia, tapi Arswendo merusaknya hanya dalam sekali tepuk. Saya terus terang marah terhadap Arswendo, kata Cak Nur saat itu, karena usaha keras saya dan teman-teman selama puluhan tahun jadi sia-sia.
Tidak seperti Rhoma, kemarahan Cak Nur saat itu mendapat dukungan sebahagian besar warga masyarakat dan media massa. Mungkin karena masalahnya menyangkut degradasi Nabi Muhammad yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam. Ini berbeda dengan kemarahan Rhoma terhadap goyangan Inul, masyarakat pers justru berbalik mengecam Rhoma. Padahal, esensi permasalahannya nyaris sama dari segi Islam. Arswendo dengan kuisnya membuat umat Islam terhina. Inul dengan goyangannya membuat Islam (hukum fiqih Islam) terhina.
Terhina?... Mungkin masih menimbulkan perdebatan jika dilihat dari dunia seni ansich. Tapi apakah seni hanya untuk seni tanpa mengindahkan moral dan agama?...Jika seni hanya untuk seni, kata penyair besar Mohammad Iqbal, seni tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mengubah peradaban manusia. Seni, tulis Iqbal, harus tidak bisa dipisahkan dari moralitas dan agama. Merujuk pendapat penyair besar Mohammad Iqbal tadi, coba lihatlah hadits-hadits Rasul dan ayat-ayat Qur'an. Jangankan perempuan berpakaian seksi berjoget dipentas hiburan yang ditontan jutaan pasang mata dan menggoyang pantat ala Inul yang membuat mata terbelalak karena erotisnya, wanita yang terlihat auratnya berkeliaran di muka umum saja sudah terlarang dalam Islam. Hukum Islam sangat preventif dalam menjaga moral manusia, karena sifatnya yang preventif tersebut, maka hukum Islam terlihat sangat keras dalam menghukum pelanggarnya untuk menimbulkan kejeraan sekaligus pelajaran bagi pelanggar dan orang yang akan coba-coba melanggarnya.
Pertanyaannya, apakah pakaian Inul dan goyangannya di pentas memenuhi kriteria kesopanan dan kewajaran yang sesuai dengan hadits dan Qur'an sebagai pedomannya, apa lagi yang dijadikan sumber penilaian umat Islam? Inilah yang sangat kita sayangkan ketika secara ironis umat Islam yang mayoritas diam saja terhadap fenomena goyang ngebor Inul, bahkan ikut-ikutan menghujat Rhoma Irama.
Paradoks Demokrasi
Saat ini, ketika media cetak dan layar kaca telah menjadi dunia yang mandiri(diera revormasi Indonesia), penilaian masyarakat sangat tergantung dari penilaian media massa. Lalu, demokrasi pun diukur dari sekedar bagaimana orang-orang di media massa bicara. Begitulah dalam kasus Inul-Rhoma, mayoritas umat yang diam dan resah yang tidak punya akses pada media massa, jumlahnya dianggap Nol. Jadilah demokrasi seperti yang diramalkan Naisbitt-menjadi paradoks. Yang muncul dipermukaan seakan-akan masyarakat yang pro Inul. Padahal, silent majority-nya, yang resah dan menolak Inul jumlahnya jauh lebih besar lagi.
Tapi sayang, silent majority tersebut jarang muncul, bahkan sengaja tidak di ekspos di media massa. Itulah paradoks demokrasi di era informasi dan saiber saat ini. Tragis memang.

dikutip dari koran REPUBLIKA, terbitan Sabtu, 10 Mei 2003